“Kondisinya akan tetap seperti sekarang ini, penyelenggaraannya, karena itu jelas harus diperbaiki,” kata Istibsyoh dalam diskusi dari pelosok negeri' bertajuk Kisruh Ujian Nasional, di Komplek Parlemen di Senayan - Jakarta, Jumat (19/4/13), bersama Tb Ace Sadzili anggota DPR dan Abduh Zein pengamat pendidikan Universitas Paramadina.
Dia mengingatkan, adanya UN yang jadwalnya dimajukan, jelas mengurangi waktu belajar bagi siswa. Meski ada upaya penambahan lewat semacam les, itu tidak benar. “Kalau waktu UN dimajukan, maka otomatis untuk memberikan materi pelajaran kepada siswa, semua serba ngebut. Tentu saja ini tidak benar, siswa jadi kedodoran,” katanya.
Dia meminta pemerintah tidak lagi membuat UN dengan sentralisasi.
Sependapat dengan Istibsyoh, anggota Komisi VIII DPR Tb Ace Sadzili menyatakan, evaluasi akhir bagi siswa memang tetap diperlukan. Tapi, pemerintah pusat seharusnya tidak usah lagi ikut-ikutan mengurus percetakan, itu cukup diserahkan ke daerah-daerah saja. “Sekarang eranya desentralisasi, pusat kok masih terus mengurus percetakan," ujarnya.
Ia juga menyoroti masalah transparansi dalam lelang pengadaan soal ujian tersebut. Karena dari proses lelang yang tidak transparan, memunculkan ketidakberesan, mencetak soal ujian tidak mampu. “Lantas, kalau soal yang fotocopy-an itu bagaimana? Apakah bisa dibenarkan? Sebab bahan ujian nasional itu adalah dokumen negara,” katanya.
Pengamat Pendidikan Abduh Zein mengatakan, UN 2013 ilegal karena banding Mendikbud sudah ditolak oleh Mahkamah Agung. "Untuk memperbaiki mutu pendidikan bukan dengan UN, tapi dengan memperbaiki proses dan interaksi pembelajaran," kata Abduh.
"Dengan kata lain, UN tidak meningkatkan daya siswa belajar, tapi menyuburkan jalan pintas dengan membeli kunci jawaban UN," katanya. (A-109/A_88)***
source: http://www.pikiran-rakyat.com/node/231792
source: http://www.pikiran-rakyat.com/node/231792
Tidak ada komentar:
Posting Komentar