Sabtu, 27 April 2013

Pembelokan Sejarah Perjuangan Umat Islam (Konspirasi dalam Piagam Jakarta)

Piagam Jakarta ditandatangani para pendiri bangsa pada 22 Juni 1945. Keberadaan Piagam Jakarta dirumuskan sejak BPUPKI membentuk panitia khusus yang diamanahi membahas dasar negara Indonesia. Dalam sidang panitia khusus yang dikenal dengan nama Panitia Sembilan itu, empat orang tokoh Islam, yaitu KH Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakar, Abikoesno Tjokrosoeyoso dan H. Agus Salim mengusulkan Islam sebagai dasar negara, bahkan mereka memperkuat argumentasinya dengan membawa puluhan ribu tanda tangan tokoh Islam, alim ulama dan pimpinan pondok pesantren seluruh Indonesia yang mengingin-kan negara yang akan diproklamasikan berdasarkan Islam.
Namun, tokoh-tokoh nasionalis sekular yang ada di Panitia Sembilan, seperti Soekarno, Moh. Hatta, Achmad Soebardjo, Muhammad Yamin dan perwakilan non-Muslim, yaitu A.A. Maramis, menolak tegas usulan tokoh-tokoh Islam tersebut.
Akhirnya, setelah berdebat panjang, Panitia Sembilan merekomondasikan rumusan dasar negara yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta (Djakarta Charter) pada 22 Juni 1945. Di antara kesepakatannya adalah, “Negara berdasarkan kepada Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.
Dalam pidatonya pada 9 Juli 1945, Soekarno menyebut Piagam Jakarta ini sebagai gentlemen’s agreement antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam. Bahkan A.A Maramis, tokoh nasionalis yang mewakili kepentingan non-Muslim menyatakan bahwa dia dan warga non-Muslim setuju 200% atas Piagam Jakarta karena Syariat Islam yang dilaksanakan hanya berlaku bagi penduduk Muslim.
Pada 17 Agustus 1945, para aktivis dan pejuang kemerdekaan berkumpul di Jl. Pegangsaan 65, Jakarta untuk menyaksikan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Namun, ada fakta yang tidak banyak diketahui bahwa menjelang pembacaan naskah proklamasi, upacara dimulai dengan pembacaan UUD 1945 yang berisi Piagam Jakarta oleh Dr. Moewardi seperti terungkap dalam buku Sekitar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia karya Sidik Kertapati.
Fakta lainnya, saat proklamasi dibacakan, tidak ada seorang pun tokoh Kristen yang hadir dalam peristiwa bersejarah itu. Ternyata para aktivis Kristen sibuk berkonsolidasi untuk menuntut penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Kesimpulan ini didasarkan pada pernyataan Soekarno yang mengatakan bahwa malam hari usai Proklamasi, ia ditelepon mahasiswa Prapatan 10. Mereka mengatakan bahwa pada 17 Agustus siang hari pukul 12.00 WIB, tiga anggota PPKI asal Indonesia Timur—Sam Ratulangi, Latuharhary dan I Gusti Ketut Pudja—mendatangi asrama mahasiswa dan mengatakan bahwa mereka keberatan dengan isi Piagam Jakarta.


Jumat, 26 April 2013

Kegigihan Para Pejuang Syariah dan Khilafah Di Bumi Nusantara

Sudah menjadi rahasia umum di antara orang/pejabat Belanda bahwa banyak sultan di Indonesia memberikan baiat (sumpah kesetiaan dan kepatuhan)-nya kepada Khalifah di Istanbul. Dengan itu secara efektif membuat kaum Muslim menjadi warga negara Khilafah (Negara Islam).
Kaum Muslim di Aceh adalah yang paling menyadari akan status mereka. KoranSumatera Post menulis tentang ini pada tahun 1922, “Sesungguhnya kaum Muslim Aceh mengakui Khalifah di Istanbul.”
Bukan hanya itu, mereka juga mengakui fakta bahwa tanah mereka adalah bagian dari Negara Islam. Ini adalah salah satu alasan atas perlawanan sengit mereka melawan Belanda. Sebagaimana yang diakui Koran Sumatra Post tahun 1922: “Pada hari ini, serangan-serangan atas kami menjadi hal penting karena merupakan sikap mentalitas atas ide Perang Suci (jihad fi sabilillah, pen.)”.
Khalifah juga mengirimkan perwakilannya ke Indonesia untuk mendukung kaum Muslim. Koran Het Nieuws van den Dag, misalnya, melaporkan tentang seorang konsul dari Khalifah di Batavia bahwa dia mendukung gerakan mengembalikan Islam (Khilafah, pen.): “Di Indonesia hanya ada satu konsul, yakni di Batavia, dan dia telah menunjukkan antusiasme yang besar bagi gerakan mengembalikan Islam. Oleh karena itu, pemerintah memintanya untuk diganti.”

Selasa, 23 April 2013

FITRA: Hapuskan saja UN!

Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Ucok Sky Khadafi menuturkan agar program Ujian Nasional (UN) dievaluasi dan dibubarkan. Program yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Menurut Ucok, hanya akan membuat para siswa bikin stres.


"UN kali ini evaluasinya agar UN dihapus saja. Ini tidak baik buat generasi SMP - SMA. Cuma bikin stres," tegas dia di gedung KPK, Jakarta, Selasa (16/4).

Uchok yang datang diundang pihak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melaporkan adanya tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan tender alat-alat UN itu menjelaskan, UN yang merupakan produk Kemendikbud itu sebenarnya adalah dalih mereka untuk mendapatkan duit dari tender yang seakan menjadi ritual tiap tahunnya.

"Proyek penggandaan dan distribusi soal UN saban tahun bukan proyek-proyek buat mencerdaskan anak-anak sekolah. Tapi ini cuma proyek mendapatkan duit, fee di DPR maupun Kementerian. Proyek ini layak dihapus," papar Uchok.

Ucok berpendapat, sebelum hari H pelaksanaan UN tentu Kementerian yang dipimpin Muhammad Nuh itu akan melakukan tender pengadaan kelengkapan UN sebelum didistribusikan. Perusahaan terkait yang mendaftar hanya sebagai formalitas saja lantaran pemenang tendernya sebenarnya sudah ditentutkan. Proses tender itu, imbuh dia, tidak lain hanya sebuah arisan yang bisa menguntungkan beberapa pihak saja.

"Kemendikbud itu banyak yang tidak ada produknya. Makanya di Kemendikbud harus dievaluasi semua proyeknya. Karena anggarannya besar, tapi produk atau program dari anggaran itu tidak ada. UN ini ada tapi menyimpang," kata dia.

Untuk itu, tambah dia, pihaknya mencium ada dugaan penyimpangan anggaran yang dilakukan pihak Kemendikbud selaku pengguna anggaran, DPR selaku legislator dan perusahaan pemenang tender, PT Ghalia Indonesia Printing, yang berakibat negara merugi sebesar Rp32 milyar. "Kalau kita melihatnya bisa menghemat Rp 32 milyar," tandas dia.[] [mediaumat/www.al-khilafah.org]

Senin, 22 April 2013

Evaluasi Total UN Termasuk Soal Biaya

“Kondisinya akan tetap seperti sekarang ini, penyelenggaraannya, karena itu jelas harus diperbaiki,” kata Istibsyoh dalam diskusi dari pelosok negeri' bertajuk Kisruh Ujian Nasional, di Komplek Parlemen di Senayan - Jakarta, Jumat (19/4/13), bersama Tb Ace Sadzili anggota DPR dan Abduh Zein pengamat pendidikan Universitas Paramadina.
Dia mengingatkan, adanya UN yang jadwalnya dimajukan, jelas mengurangi waktu belajar bagi siswa. Meski ada upaya penambahan lewat semacam les, itu tidak benar. “Kalau waktu UN dimajukan, maka otomatis untuk memberikan materi pelajaran kepada siswa, semua serba ngebut. Tentu saja ini tidak benar, siswa jadi kedodoran,” katanya.
Dia meminta pemerintah tidak lagi membuat UN dengan sentralisasi.
Sependapat dengan Istibsyoh, anggota Komisi VIII DPR Tb Ace Sadzili menyatakan, evaluasi akhir bagi siswa memang tetap diperlukan. Tapi, pemerintah pusat seharusnya tidak usah lagi ikut-ikutan mengurus percetakan, itu cukup diserahkan ke daerah-daerah saja. “Sekarang eranya desentralisasi, pusat kok masih terus mengurus percetakan," ujarnya.
Ia juga menyoroti masalah transparansi dalam lelang pengadaan soal ujian tersebut. Karena dari proses lelang yang tidak transparan, memunculkan ketidakberesan, mencetak soal ujian tidak mampu. “Lantas, kalau soal yang fotocopy-an itu bagaimana? Apakah bisa dibenarkan? Sebab bahan ujian nasional itu adalah dokumen negara,” katanya.
Pengamat Pendidikan Abduh Zein mengatakan, UN 2013 ilegal karena banding Mendikbud sudah ditolak oleh Mahkamah Agung. "Untuk memperbaiki mutu pendidikan bukan dengan UN, tapi dengan memperbaiki proses dan interaksi pembelajaran," kata Abduh.
"Dengan kata lain, UN tidak meningkatkan daya siswa belajar, tapi menyuburkan jalan pintas dengan membeli kunci jawaban UN," katanya. (A-109/A_88)***

source: http://www.pikiran-rakyat.com/node/231792

Sistem Pendidikan Pencetak Pendidik dan Generasi Cemerlang Masa Khilafah

Kondisi dunia pendidikan kita saat ini mengalami kondisi yang memprihatinkan, kekerasan dan pergaulan bebas menjadi potret buram kehidupan siswa dan mahasiswa saat ini. Tawuran antar pelajar, seks bebas, hamil di luar nikah, aborsi, pemerkosaan, pelecehan seksual dan peredaran VCD porno, narkoba dan HIV/AIDS menjadi perkara yang lumrah di kalangan pelajar dan mahasiswa dewasa ini. Padahal pelajar dan mahasiswa ini merupakan kalangan terdidik yang merupakan generasi penerus yang akan menerima tongkat estafet kebangkitan bangsa. Berdasarkan Sexual Behavior Survey 2011, 64 persen anak-anak muda kota-kota besar di Indonesia ‘belajar seks’ melalui film porno atau DVD bajakan. Akibatnya 39 persen responden ABG usia 15-19 tahun dan 61 persen usia  20-25 tahun sudah pernah melakukan seks bebas. Data Komnas Anak, jumlah tawuran remaja meningkat pada 6 bulan pertama 2012, sebanyak 12 kasus menyebabkan kematian. Pada tahun 2011, ada 339 kasus tawuran menyebabkan 82 anak meninggal dunia (Vivanews.com, 28/09/2012)

Sabtu, 20 April 2013

Pemberontakan Muhammad bin Abdul #Wahab dan Keluarga #Saud Terhadap Negara Khilafah Utsmani

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dengan sebenar-benarnya pujian atas kebaikan dan berkah-Nya, yang tak terhingga jumlahnya, memenuhi langit dan bumi, serta semua yang ada. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasul yang diutus dengan membawa rahmat untuk seluruh alam, yaitu Muhammad bin Abdillah, keluarganya, para sahabatnya, serta siapa saja yang senantiasa setia dan mengikutinya denga cara yang baik hingga hari kiamat. Waba’du.


Dalam situs “Al Islam Sual wa Jawab” (islamqa.info), yang diasuh oleh Syaikh Muhammad Shalih al-Munajid terdapat sebuah pertanyaan: “Apakah Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab memberontak terhadap Khilafah Utsmaniyah, dan menjadi penyebab kejatuhannya?”

Beberapa orang memfitnah Muhammad ibn Abdul Wahab—semoga Allah merahmatinya. Mereka menuduhnya telah memerangi Khilafah Islam Utsmaniyah, serta memerangi Khalifah kaum Muslim. Oleh karena itu, ia menjadi musuh kaum Muslim. Dan perdebatan mereka seputar masalah ini. Apakah hal itu benar? Bagaimana mungkin tokoh (Islam) memerangi seorang amir (pemimpin) kaum Muslim, padahal ia seorang Khalifah yang mendirikan shalat, membayar zakat, dan sebagainya? Mereka juga mengatakan bahwa ia berkonspirasi dengan tentara Inggris untuk melawan kaum Muslim. Tolong beri saya jawaban yang rinci tentang masalah bersejarah ini, dan jelaskan kepada saya kebenarannya, hingga tampak siapa yang benar?

Kami akan memaparkan jawabab paragraf demi paragraf, kemudian kami akan mengulasnya dan mengomentarinya dengan ilmu yang Allah karuniakan kepada kami, dengan tetap memohon kepada Allah SWT agar kebenaran mengalir di lisan kami, serta memperlihatkan kepada kami bahwa yang benar itu benar, dan memberi kami kekuatan untuk mengikutinya; juga memperlihatkan kepada kami bahwa yang batil itu batil, dan memberi kami kekuatan untuk meninggalkannya. Allâhumma Amîn.